JK Titip ke Bamsoet Minta Aturan Ambang Batas Parlemen Dievaluasi

Pojokstudy ~

Kamis, 23 Mei 2024 – 02:34 WIB

Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK meminta agar aturan terkait ambang batas parlemen dan juga ambang batas pencalonan Presiden, agar dievaluasi.

Baca Juga :

Ini 5 Caleg PPP Suara Terbanyak yang Gagal ke Senayan Gegara Partainya Tak Lolos

Partai politik bisa masuk DPR RI bila mencapai suara nasional minimal 4 persen. Sementara syarat partai untuk bisa mengajukan capres-cawapres adalah 20 persen suara. 
Hal itu disampaikan politisi yang akrab disapa Bamsoet, usai melakukan silaturahmi kebangsaan dengan JK di kediamannya, di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024. Turut hadir, Wakil Ketua Ahmad Basarah dan Syarifuddin Hasan.
Baca Juga :

JK Ingatkan Prabowo Tak Bikin Proyek Mendadak seperti IKN

Kata Bamsoet, permintaan itu merupakan salah satu pesan yang dititipkan JK untuk pemerintahan mendatang. “Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presidential threshold dan parliamentary threshold,” kata Bamsoet kepada wartawan.
Baca Juga :

Sekda Depok Dilaporkan ke KASN Buntut Maju Pilkada, Deolipa: Pelapor Kiramg Kerjaan

Tak hanya itu, eks Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyoroti proses penyelenggaraan pemilu. JK berharap, pemilu di Indonesia dapat lebih efisien dan murah sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih baik.”Diharapkan pemilu mendatang lebih efisien, murah, kemudian tepat sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik,” jelas politisi Partai Golkar itu. Dalam kesempatan yang sama, JK menyampaikan pesan kepada Prabowo agar dapat memperbaiki aturan hukum di Indonesia. Dia juga meminta Presiden terpilih RI 2024-2029 itu untuk menyusun rencana jangka panjang selama pemerintahannya kelak.”Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita yang harus lebih baik lagi,” ucap JK.

Halaman Selanjutnya
Dalam kesempatan yang sama, JK menyampaikan pesan kepada Prabowo agar dapat memperbaiki aturan hukum di Indonesia. Dia juga meminta Presiden terpilih RI 2024-2029 itu untuk menyusun rencana jangka panjang selama pemerintahannya kelak.